 |
| Beberapa narsumber mengisi kegiatan Media Workshop BPJS Kesehatan, Kamis (22/10) |
Belakangan ini
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), kerap
dengan informasi tak cukup populis. Kalau tak dengan putusan menaikkan tarip
iur, kabar defisit keuangan yang kurang terdengar menenangkan. Soal keuangan,
berkait dengan aliran iuran dari peserta mandiri JKN yang dirasa sebagian mereka
tak mudah penuhi.
Kabar kemudian kini dengan JKN, akan menjadi program cukup prirotas
kesehatan di tahun 2021. Tekad pemerintah ini dengan proyeksi atau alokasi
anggaran yang meroket dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, greget
program yang tak saja melulu pada aspek kuratif. Tapi ke preventif dan promosi
kesehatan di masyarakat.
Demikian antara lain yang tertangkap dari kegiatan Media Workshop BPJS
Kesehatan. Berlangsung secara virtual, menghadirkan para pakar di Jakarta.
Diikuti kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan se-Tanah Air, Kamis (23/10), yang
mengundang awak-awak media massa di masing-masing daerah.
Pada workshop sejak pagi hingga siang hari Kamis, para narasumber di
antaranya ada pakar asuransi kesehatan Prof Hasbullah Thabrany, Staf Khusus
Menteri Keuangan Yustinus Pastowo, Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB)
Pusat Dr Adang Bahtiar, serta Kasatgas Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Kedeputian Pencegahan KPK, Kunto Ariawan.
Pemaparan tentang kebijakan pemerintah di 2021, dalam komitmen lebih
memacu perhatian sektor kesehatan, di dalamnya termasuk dengan kebutuhan
penanganan pandemi Covid-19, itu dikemukakan Yustinus Pastowo. “Di 2021,
sebagai komitmen pemerintah untuk sektor kesehatan, anggaran melebihi batas
yang ditentukan 5% APBN, kita mengaloaksikn 6,2% dari APBN”, sebut Yustinus.
Meski dalam kaitan alokasi penanganan Covid agak turun dibanding tahun
sebelumnya, namun proyeksinya cukup bervariasi. Jelas peruntukannya untuk
program reformasi JKN, kemudian perbaikan mutu layanan dan aktivitas bea JKN.
“Untuk kebutuhan ini, menkeu sedang menyusun standar dasar layanan kesehatan.
Termasuk penguatan peran pemda,” ujarnya dalam workshop yang diikuti sekitar
700 orang itu.
Yang tak kalah cukup dikemukakan Yustinus, proyeksi kegiatan JKN yang
tak saja ke kuratif (pengobatan) seperti selama ini. Tapi ke penguatan program
preventif dan promotif kesehatan. “Jadi, jangan lupa program JKN-KIS ini tak cuma
kuratif. Yang terpenting lagi adalah
promotof-preventif. Mempromosikan budaya hidup sehat dan mencegah dampak-dampak
kesehatan. Ini yang harus dilakukan dengan meningkatkan alokasi,” jelasnya.
Termasuk perhatian pemerintah tahun depan, dengan dana bagi hasil cukai
hasil tembakau. “Kami akan mereform itu, untuk dialokasikan lebih besar kepada
para petani misal, dan kepada alokasi-alokasi yang lebih direct pada
penerima, apa itu melalui pemerintah atau diserahkan kepada penerima yang
sering kali tak digunakan untuk kegiatan promotif- preventif. Jadi, sekarang
akan diperkuat ke sana,” ulasnya.
Sempat disitir Yustinus pula, alokasi yang disiapkan pada anggaran mendatang, akan ada bantuan iuran JKN bagi peserta bukan penerima upah dan pekerja, dengan total itu Rp 2,4 triliun, lalu bantuan iuran untuk PBI sejumlah 96, 8 juta Rp 48,8 triliun dalm APBN 2021.
Masih dengan prioritas garapan utama bidang kesehatan tahun depan, pemateri ini menambahkan, proyeksi nomor satu penyediaan vaksin, lalu imunisasi untuk 160 juta orang, pengendalian penyait TB, penyediaan obat TB, alokasi sarpras, litbang, makanan tambahan bagi ibu hamil, pembangunan gedung puskesmas, yang kesemua terkorelasi dengan program JKN-KIS. gus
0 Komentar