 |
| Kepala BKKBN Jabar Fazar Supriadi Sentosa di acara webinar mengatakan, pihaknya masih terus memacu keluarga di Jabar mengakses PPKS.Saat ini baru tercatat 1.395 keluarga dari target 11.754 keluarga. |
Demikian mengemuka dalam webinar bertajuk “Sinergi Penyuluh KB dan Tenaga Perawat dalam Pelayanan Publik melalui PPKS, dilangsungkan di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat secara virtual, Rabu (27/9).
Sedikitnya baru 1.395 keluarga di Jawa Barat, tercatat telah mengakses PPKS yang dibentuk Perwakilan BKKBN Jabar. Jumlah itu masih jauh dari target yang sudah dipatok sebelumnya sebanyak 11.754 keluarga.
“BKKBN Jabar memiliki indikator kinerja sebanyak 11.754 keluarga yang mengakses PPKS. Saat ini atau hingga per 26 September 2023, jumlah capaian keluarga yang mengakses PPKS sebanyak 1.395 keluarga atau baru 11,8 persen,” terang Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Fazar Supriadi Sentosa saat membuka webinar.
Webinar bertajuk “Sinergi Penyuluh KB dan Tenaga Perawat dalam Pelayanan Publik melalui PPKS. Menghadirkan narasumber Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Madya Direktorat Penggerakan Lini Lapangan BKKBN Mila Yusnita.
Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jabar Budiman, serta Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Program BKKBN Jabar Angela Sri Melani.
Turut dalam webinar sedikitnya 500 partisipan dari unsur PPNI kabupaten/kota se-Jabar, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), dan unsur lainnya.
Fazar mengungkapkan, untuk mendongkrak capaian kinerja tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Balai Diklat KKB Bogor, Garut, dan Cirebon saat ini sedang menyelenggarakan Pelatihan Teknis PPKS bagi kabupaten dan kota.
Upaya lain adalah membangun kolaborasi dengan DPW PPNI Jawa Barat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan keluarga melalui layanan PPKS di Balai Penyuluhan Bangga Kencana.
Fazar berharap, kolaborasi mampu mengoptimalkan peran perawat yang tergabung dalam organisasi profesi dalam pelayanan keluarga.
“Ketahanan suatu keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Keluarga yang tidak memiliki ketahanan dalam keluarga akan menjadi rentan terhadap berbagai masalah, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan luar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BKKBN membentuk PPKS,” papar Fazar.
Adapun PPKS merupakan wadah berbasis institusi dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), konsultasi dan konseling, pembinaan, serta rujukan.
Dalam perkembangannya di Jawa Barat saat ini, ada satu PPKS rujukan yang bernama PPKS Sauyunan, berlokasi di Kantor Perwakilan BKKBN Jabar di Kota Bandung.
Selain itu, ada juga PPKS yang berbasis organisasi keagamaan seperti PPKS Aisyiah, dan masih terdapat beberapa lagi bentukan PPKS di Provinsi Jawa Barat.
Dilaporkan Fazar juga, mulai 2022 telah terbentuk 41 PPKS yang telah mendapat dukungan dana Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Tersebar di 27 kab/kota. Dari 41 PPKS yang mendapat dukungan dana BOKB, ada 10 PPKS yang tidak terdaftar di Sistem Informasi Keluarga red/rls.
Sedikitnya baru 1.395 keluarga di Jawa Barat, tercatat telah mengakses PPKS yang dibentuk Perwakilan BKKBN Jabar. Jumlah itu masih jauh dari target yang sudah dipatok sebelumnya sebanyak 11.754 keluarga.
“BKKBN Jabar memiliki indikator kinerja sebanyak 11.754 keluarga yang mengakses PPKS. Saat ini atau hingga per 26 September 2023, jumlah capaian keluarga yang mengakses PPKS sebanyak 1.395 keluarga atau baru 11,8 persen,” terang Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Fazar Supriadi Sentosa saat membuka webinar.
Webinar bertajuk “Sinergi Penyuluh KB dan Tenaga Perawat dalam Pelayanan Publik melalui PPKS. Menghadirkan narasumber Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Madya Direktorat Penggerakan Lini Lapangan BKKBN Mila Yusnita.
Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jabar Budiman, serta Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Program BKKBN Jabar Angela Sri Melani.
Turut dalam webinar sedikitnya 500 partisipan dari unsur PPNI kabupaten/kota se-Jabar, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), dan unsur lainnya.
Fazar mengungkapkan, untuk mendongkrak capaian kinerja tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Balai Diklat KKB Bogor, Garut, dan Cirebon saat ini sedang menyelenggarakan Pelatihan Teknis PPKS bagi kabupaten dan kota.
Upaya lain adalah membangun kolaborasi dengan DPW PPNI Jawa Barat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan keluarga melalui layanan PPKS di Balai Penyuluhan Bangga Kencana.
Fazar berharap, kolaborasi mampu mengoptimalkan peran perawat yang tergabung dalam organisasi profesi dalam pelayanan keluarga.
“Ketahanan suatu keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Keluarga yang tidak memiliki ketahanan dalam keluarga akan menjadi rentan terhadap berbagai masalah, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan luar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BKKBN membentuk PPKS,” papar Fazar.
Adapun PPKS merupakan wadah berbasis institusi dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), konsultasi dan konseling, pembinaan, serta rujukan.
Dalam perkembangannya di Jawa Barat saat ini, ada satu PPKS rujukan yang bernama PPKS Sauyunan, berlokasi di Kantor Perwakilan BKKBN Jabar di Kota Bandung.
Selain itu, ada juga PPKS yang berbasis organisasi keagamaan seperti PPKS Aisyiah, dan masih terdapat beberapa lagi bentukan PPKS di Provinsi Jawa Barat.
Dilaporkan Fazar juga, mulai 2022 telah terbentuk 41 PPKS yang telah mendapat dukungan dana Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Tersebar di 27 kab/kota. Dari 41 PPKS yang mendapat dukungan dana BOKB, ada 10 PPKS yang tidak terdaftar di Sistem Informasi Keluarga red/rls.
0 Komentar