 |
| Mewarnai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilkada di Kota Tasikmalaya, ratusan massa menggelar aksi di luar tempat acara. Mereka menyuarakan adanya pelanggaran di pilkada serta melakukan aksi bakar ban yang membuat kepulan hitan membumbung. |
Tasikplus.com-Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur Jabar serta wali kota-wakil wali kota Tasikmalaya tahun 2024, berlangsung Senin (2/12). Bertempat di Grand Mtero Hotel. Ketua KPU dan jajaran serta pihak-pihak berkait, sudah hadir di lokasi sebelum acara.
Setelah dibuka pukul 08.00 WIB, beberapa saat di luar tempat acara diikuti kedatangan sejumlah massa yang berdemo. Ratusan pengunjuk rasa itu menyuarakan keras adanya pelanggaran pada pilkada, menganggap pengawas pilkada tak menjalankan total perannya.
Beberapa aktivis menyuarakan orasinya. Yang paling mereka sorot di pesta demokrasi 2024 ini adanya kecurangan money politics, praktik lancarkan politik uang untuk memenangkan perhelatan. Hingga menilai Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 cacat hukum.
Menurut koordinator aksi Dadi Abidarda, Bawaslu lamban. Bahkan seolah tidak becus menjalankan tugasnya. Yang pihaknya saksikan oknum oligarki dibiarkan bebas melakukan dugaan pelanggaran pada pemilu. “Atas ketidakbecusan ini pesta demokrasi di Kota Tasikmalaya jadi kacau balau”, katanya.
Demokrasi di Kota Tasikmalaya, sambungnya, mati akibat ulah oligarki yang mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga, dan koleganya. Lalu kejadian itu terkesan ada pembiaran oleh Bawaslu. Ia pun menegaskan Pilkada di Kota Tasikmalaya cacat hukum.
Anggapan itu lantaran terindikasi adanya praktik politik uang yang begitu terstruktur dan masif. “Kita sepakat siapapun yang menang untuk pilkada ini tak nasalah, yang menjadi permasalahan adalah kami menyaksikan secara langsung bahwa kemenangan yang didapat memlalui penodaan demokrasi. Adanya praktik politik uang yang masif yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi”, beber dia. red
0 Komentar