Tasikplus.com-Hingga kini masih belum ada titik temu. Perselisihan dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, memunculkan dua kubu. Sudah berbulan-bulan seteru berlangsung.
Memprihatinkan. Imbas dari perpecahan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI tergelar di dua lokasi yakni, di Pekanbaru, Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Menjadi kenyataan pahit dirasakan segenap anggota PWI di Tanah Air. Momentum bersejarah tak menggugah. Hingga Presiden Prabowo berikut para pemangku kepentingan lainnya memilih tidak hadir di kedua acara/lokasi.
Berkenaan itu, PWI Provinsi Jawa Barat mendesak untuk segera digelar Kongres Percepatan atau rekonsiliasi guna mengakhiri dualisme kepengurusan PWI yang terjadi saat ini.
“PWI harus mampu menyelesaikan permasalahan ini secara internal melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan konstitusi,” kata Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat, Senin (17/2/2025).
“Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah mempercepat pelaksanaan kongres untuk menyatukan kembali organisasi,” tambahnya.
Menurut Hilman, solusi menyatukan kembali organisasi opsinya dengan percepatan kongres. Perpecahan sangat merugikan organisasi, mengancam soliditas dan kredibilitas PWI sebagai wadah profesional wartawan di Indonesia.
Dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi yang lebih besar serta guna menjaga marwah dan persatuan insan pers di Indonesia, ulas Hilman, PWI Jawa barat menyatakan:
1. Mendesak segera melaksanakan Kongres PWI Luar Biasa, atau Kongres PWI Dipercepat, atau apapun namanya, sebagai solusi terbaik menyelesaikan dualisme kepemimpinan dan mengembalikan ketertiban organisasi.
3. Apabila Kongres PWI Luar Biasa atau Kongres PWI Dipercepat diselenggarakan, maka PWI Provinsi Jawa Barat akan mendukung dan hadir.
2. Menolak segala bentuk intervensi eksternal yang dapat memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan di tubuh PWI.
3. Menyerukan kepada seluruh anggota PWI di Indonesia untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak terprovokasi oleh kepentingan tertentu yang dapat merusak nama baik organisasi.
4. Mendorong Dewan Pers untuk turut berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini agar PWI tetap menjadi organisasi wartawan yang independen dan bermartabat.
“Pernyataan ini semata-mata demi menjaga persatuan serta keberlanjutan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia,” tutup Hilman. red/rls
0 Komentar